PA Magetan Hadiri Pembinaan Strategis PTA Surabaya Perkuat Integritas Layanan

12 February 2026

PA Magetan Hadiri Pembinaan Strategis PTA Surabaya Perkuat Integritas Layanan Pengadilan Agama Magetan menghadiri kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan berlangsung di Aula KH. Abdullah Siddiq, Jalan Mayjend...

PA Magetan Hadiri Pelantikan Pejabat PTA Surabaya

12 February 2026

PA Magetan Hadiri Pelantikan Pejabat PTA Surabaya Pengadilan Agama (PA) Magetan menghadiri kegiatan Pelantikan Wakil Ketua serta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya yang diselenggarakan pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 09.30 WIB. Kegiatan berlangsung di Aula KH. Abdullah...

PA Magetan Hadiri Peresmian Balai Wartawan Magetan 202612 February 2026
PA Magetan Tingkatkan Kompetensi Keuangan Melalui Bimtek KPPN Madiun12 February 2026
Pengajian Rabu Sore PA Magetan, Pengingat Taat dan Refleksi Kematian11 February 2026
PA Magetan Ikuti Koordinasi Anggaran dan Sosialisasi Anti Korupsi KPPN Madiun11 February 2026

Sidang Hari Ini

Ring Aset & Inventaris

RINGKASAN ASET DAN INVENTARIS

Tahun 2025
Tahun 2025

Tahun 2024
Tahun 2024

Tahun 2023
Tahun 2023

Tahun 2022
Tahun 2022

Tahun 2021
Tahun 2021

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.