PA Magetan Ikuti Rakor BUA
Tentang Penguatan Dukungan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI mengadakan Rapat Koordinasi sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025. Rapat ini dilaksanakan secara video conference melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin, 15 Desember 2025 pukul 13.00 WIB. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Fokus utama rapat adalah pengalokasian anggaran TA 2026 melalui Rincian Output (RO) khusus dengan tetap menjaga tata kelola yang akuntabel.
Pengadilan Agama Magetan turut mengikuti rapat koordinasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional. Dari PA Magetan, kegiatan diikuti oleh Sekretaris Onis Nur Islahi, S.Sos., M.M., Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Lina Lutfiyah, S.Psi., S.H., serta staf Titin Oktaviani, S.IAN. Mereka mengikuti rapat dari Ruang Media Center Pengadilan Agama Kota Madiun bersama beberapa satuan kerja PA di wilayah Madiun. Partisipasi ini menunjukkan sinergi antar-satker dalam menyelaraskan perencanaan anggaran.
Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sahwan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kesiapan satuan kerja dalam menyusun anggaran yang tepat sasaran dan mendukung prioritas pemerintah. “Pengalokasian anggaran harus mampu menjawab kebutuhan prioritas nasional tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya. Sambutan ini sekaligus menggarisbawahi peran strategis perencanaan anggaran di lingkungan peradilan.
Sebagai narasumber, Kepala Subbagian Analisa Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi, Mila Karima, memberikan paparan teknis terkait penguatan dukungan Prioritas Direktif Presiden TA 2026. Ia menjelaskan mekanisme pembentukan Rincian Output khusus untuk menampung alokasi dana prioritas. Rapat ini juga bertepatan dengan agenda pembinaan sekretariat dalam rangka evaluasi kinerja penganggaran di PA Magetan, PA Madiun, dan Dilmil Madiun. Melalui rakor ini, diharapkan satuan kerja mampu menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel.
(PA.Mgt/WTH)
